 |
| Rumah Swadaya milik warga yang bernama Jhon dari Datah Bilang Ulu |
Beritamahulu.com, Datah Bilang - Program "Rumah Layak Huni" Datah Bilang yang saat ini menjadi sorotan masyarakat Mahulu, bukanlah proyek Rumah Layak Huni, tapi merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan program bedah rumah dari Kementerian PUPR, kemudian dijalankan oleh Dinas PUPR seluruh Indonesia, termasuk Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu.
Sementara Perumahan Swadaya Datah Bilang ini, diakui oleh J, seorang pegawai Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu, Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang sekaligus menjadi pengawas program ini, bahwa program ini bukan Program Rumah Layak Huni, melainkan Perumahan Swadaya.
"Ini bukan proyek Rumah Layak Huni Pak, ini Program Perumahan Swadaya", ujarnya kepada Berita Mahulu, Minggu (02/06/2019).
Ia membeberkan bahwa Program ini bukan proyek yang dilelang, tapi ditunjuk langsung oleh Dinas PUPR Mahulu Kepada koordinator di Datah Bilang, yakni M.
Iapun membantah terkait mengenai dirinya sebagai pengelola dalam program ini.
"Saya ini bukan pengelolanya, saya ini pengawas dari PU yang ditugaskan untuk mengawas pekerjaan ini. Sama dengan si A, dia ini orang yang saya tunjuk untuk membantu saya dalam mengawas", jelasnya.
Semua dana yang 43 juta, tambahnya, itu ada sama M semua, saya juga tidak tau kalau penggunaan dana tersebut tidak sampai 20 jutaan.
Ia juga menanggapi terkait janji pengelola yang akan menggantikan bahan bangunan warga yang menerima bantuan tersebut.
"Kalau ada perjanjian seperti itu untuk menggantikan bahan mereka, berarti itu bukan bantuan swadaya dong. Berarti sama saja dengan proyek", tuturnya.
Sementara masyarakat yang menerima bantuan tersebut mengaku bahwa pengelola atau Koordinator program ini menjanjikan akan menggantikan bahan bangunan mereka yang dipasang.
"Kalau kalian punya bahan, kalian pasang saja dulu nanti kita ganti dengan uang", tutur salah seorang warga yang menerima bantuan, menirukan penuturan koordinator, M.
J mengaku bahwa ia tidak mengetahui terkait dana tersebut. "Saya selaku pengawas rumah swadaya ini, sama sekali tidak pernah mau mengambil untung. Malahan saya pengen membangun kampung halaman saya sendiri, karena dana itu tidak pernah saya pegang sama sekali", beber J
"Yang memegang dana itu adalah koordinatornya si M yang menyediakan bahan ke penerima bantuan", tambahnya.
Program Perumahan Swadaya ini diberikan kepada 15 warga Datah Bilang yang terbilang kurang mampu. 5 unit untuk warga Datah Bilang Ilir, 5 Unit untuk warga Datah Bilang Ulu dan 5 Unit untuk warga Datah Bilang Baru.
Program yang menghabiskan dana Rp. 648,945,000 ini terbilang mengecewakan, lantaran dana bantuan yang diterima warga sebesar 43 juta rupiah ini tidak terserap penuh hanya berkisar dibawah 20 jutaan perunit rumah.
Diduga ada indikasi Korupsi oleh koordinator Program Perumahan Swadaya Datah Bilang ini.
"Kami dibantu tidak sampai 20 jutaan, kemana sisa uang itu", ujar salah seorang warga yang menerima bantuan. (BM/MM)
