 |
| Wakil Bupati Mahulu Drs. Y Juan Jenau menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2019, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Senin (28/1) . by HMS8 |
JAKARTA – Kabupaten Mahulu juga merupakan bagian dari daerah perbatasan dan merupakan salah satu wilayah strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disampaikan Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Y Juan Jenau saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2019, di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Senin (28/1).
Wabup menambahkan, Jadi program Percepatan pembangunan dan Pengelolaan Perbatasan Negara ini merupakan program setrategis.
“Yang juga merupakan perwujudan dari pengamalan Pancasila, dalam hal memberikan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, dengan menghadirkan pemerintah di daerah perbatasan, dengan cara pemerataan pembangunan di daerah tersebut,”ungkapnya.
Dalam kesempatan ini juga Wabup menyatakan melalui rakor ini Kabupaten Mahulu juga mendapatkan bagaian yang sangat penting, karena akan di lintasi pembangunan jalan darat Trans Kalimatan, diharapkan nanti bisa menjadi sarana meningkatkan roda perekonomian di Mahulu.
“Dalam hal ini Kabupaten Mahulu mendapatkan bagian terpenting juga yaitu merupakan, lintas jalan Trans Kalimantan, ini yang menjadikan Mahulu merupakan daerah terpenting juga dalam daerah perbatasan, pembukaan trans kalimantan ini akan membawakan dampak yang sangat baik untuk pembangunan di Kabupaten Mahulu kedepan, terutama dibidang ekonomi. Seperti perkebunan yang nantinya hasilnya bisa dijual ke negara tetangga dengan memanfaatkan trans kalimantan ini,”terangnya.
Menurut Wabup sesuai dengan arahan dari kementerian terkait, bahwa agar didaerah-daerah perbatasan yang belum memilki lembaga pengelola wilayah perbatasan segera mengkaji untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan seperti di Kabupaten Mahulu.
“Ya ini akan kita kaji segera sesuai dengan arahan dari kementerian tadi, apa perlu di daerah-daerah perbatasan akan di bentuk Badan Pengelola perbatasan, apabila memungkinkan apabila tidak, kita maksimalkan bagian perbatasan yang sudah ada saja,”ujarnya.
Wabup juga menghimbau bagi Dinas dan OPD terkait dengan percepatan pembangunan daerah perbatasan haruslah pro aktif, harus intens untuk melakukan konsultasi dan koordinasi ke BNPP, untuk menjemput program-program mana yang penting untuk percepatan pembangunan daerah perbatasan.
“Karena menurut informasi yang berkembang dan melalui konsultasi yang kita dapat, banyak sekali program-program dari pusat, melalui kementerian terkait, setiap tahunnya yang dapat digunakan untuk menunjang percepatan pembangunan daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Mahulu,”tandasnya.(HMS8)
